Sertifikasi Khatib, Perlukah?

  Jum'at, 21 April 2017      Super Admin

Rounded Image
 
Oleh: Dr. H. Deding Ishak, SH., MM.

Beberapa waktu lalu, menteri agama menggulirkan wacana dilakukannya sertifikasi khatib jum’at. Wacana tersebut menjadi isu kontroversial ditengah panasnya suhu politik menjelang pilkada serentak. Menurut menteri agama, perlunya sertifikasi khatib ini dengan alasan banyaknya khotib yang menyampaikan isi khutbah yang bersifat konfrontatif, mengejek bahkan menjelek-jelekkan suatu kelompok.

Menurut hemat penulis, wacana sertifikasi khotib sulit dilakukan dan kurang relevan dengan kondisi sosial umat Islam Indonesia disebabkan beberapa hal: Pertama, mayoritas yang menjadi khotib di masjid adalah ulama, kyai atau ustadz di daerah tertentu. Gelar keagamaan tersebut bukan merupakan gelar yang diperoleh secara akademis di lembaga pendidikan formal. Gelar ulama atau kyai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat.

Ulama, bagi masyarakat Islam – terutama di pedesaan – merupakan pemimpin kharismatik, seorang yang dianggap panutan dan mempunyai kelebihan dalam penguasaan pengetahuan tentang agama Islam. Bahkan Horikoshi (1987) berpendapat bahwa ulama telah mengabdi sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas proses penyebaran ajaran Islam terhadap generasi Islam selanjutnya. Mereka menguasai pendidikan Islam di madrasah, memegang kekuasaan tertinggi dalam penafsiran Al-Qur’an dan Hadist, dan sering pula muncul sebagai pemimpin sosial politik. Kondisi demikian tentu akan sulit menerima ketika pemerintah akan melakukan sertifikasi kepada mereka.

Kedua, umat Islam hari ini sedang menghadapi tantangan dakwah yang cukup besar. Jika Kementerian Agama melakukan kebijakan ini, maka hanya akan menjadi wacana yang kontroversial dan sangat sensitif di kalangan umat karena memunculkan anggapan ada yang salah (dalam dakwah) selama ini. Pemerintah seolah menggeneralisasi bahwa apa yang disampaikan khotib selama ini tidak tepat, padahal hanya segelintir khotib saja yang demikian.

Ketiga, seperti kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam agama. Jika sertifikasi diterapkan kepada khotib dari agama Islam saja, maka ada kesan diskriminatif. Karena jika alasannya adalah adanya isi khutbah yang konfrontatif, maka ceramah di agama lain pun dimungkinkan demikian.

Keempat, secara politis wacana sertifikasi akan dipersepsikan sebagai alat kooptasi pemerintah terhadap pendakwah. Apalagi jika pemerintah mengatur konten khutbah yang akan disampaikan khotib. Hal ini dikhawatirkan suara khatib menjadi suara pemerintah, bukan suara yang diinginkan mereka. Lebih jauh lagi, kondisi seperti ini akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah anti kritik. Pemerintah sudah sewajarnya menempatkan masyarakat dan agama secara horisontal. Jangan menempatkan hubungan tersebut secara vertikal. Karena pemerintah akan beranggapan kritikan yang muncul dalam khotbah, sebagai bentuk anti pemerintah. Kritik lewat khotbah bukan berarti anti-pemerintah, tetapi kritik juga tidak boleh fitnah dan menjelek-jelekan. Jika demikian, tentu akan merusak tatanan demokrasi yang selama ini dibangun.

Kelima, dari sisi anggaran sertifikasi khotib juga memerlukan dana yang tidak sedikit. Dari data Kementerian Agama tahun 2013 ada sekitar 292.439 masjid di Indonesia, belum termasuk langgar dan musholla. Jika masing-maisng masjid memiliki minimal 4 khotib, maka ada 1.169.756 khotib yang harus di sertifikasi dan ini akan memerlukan dana yang sangat besar.

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah semestinya tidak terburu-buru mewacanakan sertifikasi khotib. Yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi khatib, baik dari aspek materi maupun motodologi dengan pembinaan dan pelatihan melalui ormas-ormas Islam dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Disadari atau tidak kondisi masyarakat kita tengah berubah seiring terjadinya perkembangan teknologi dan informasi. Hal ini mendorong semua orang harus beradaptasi jika ingin tetap eksis, tidak terkecuali seorang khatib dan juga da’i yang memang setiap saat aktifitasnya bergulat dengan masyarakat. Dengan demikian, hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dan ikut bertanggungjawab menyiapkan kader-kader dakwah yang mumpuni baik dari aspek materi maupun metodologi. (Dimuat Pada Harian Umum Pikiran Rakyat)