STAI Al-Jawami dan Majelis Dakwah Islamiyah Gelar Seminar Terkait E-Umroh

  Sabtu, 29 September 2018      Admin

Rounded Image
 
[www.stai-aljawami.ac.id] Kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui visi 2030 menjadi perhatian Kemenag dan juga travel penyelenggara haji dan umroh. Proyek-proyek ambisius, terutama yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan umroh terus berlanjut. Terbaru adalah rencana pemberlakuan sistem elektronik pengurusan visa umroh atau e-umroh yang dimulai pada 24 Oktober 2018.

Untuk mengantisipasi tren itu, STAI Yapata Al-Jawami bekerjasama dengan DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) dan sejumlah travel yang memiliki izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) menggelar seminar bertajuk ‘Antisipasi Pemberlakukan E-Umroh: Menuju Pengelolaan Umroh yang Sistemik dan Berkualitas’ di Hotel Khatulistiwa, Jatinangor, Jawa Barat, pada Sabtu (29/9/2018), ).

Dalam seminar ini panitia menghadirkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Prof.Dr. Nizar.M.Ag, Ketua Komisi VIII DPR-RI, Dr. M. Ali Taher, Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah, Dr. Deding Ishak, serta pemilik grup perhotelan di Saudi Arabia, Manazeel Al-Mukhtara, Mr. Sami Marzooq Alharbi.

Dr. H. Deding Ishak selaku Ketua Umum MDI menunjukan kesukacitaannya karena yang hadir adalah tokoh tokoh yang concern dengan permasalahan haji dan umroh. Apalagi seminar mendapat respon yang positif dari narasumber guna mengkaji dan mencari solusi permasalahan haji dan umroh.

“Kita semua sepakat bahwa penyelenggaraan haji dan umroh dari tahun ke tahun mengalami perbaikan. Tetapi harus diakui juga kalau penyelenggaraan umroh itu sendiri banyak mendatangkan persoalan persoalan yang perlu diantisipasi dan diatasi. Karena itu seminar ini diharapkan bisa memberikan solusi yang terbaik dalam mengurai semua persolan itu,” urai Deding.

Sedangkan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. menjelaskan akan membentuk Satgas Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Umrah (PPPU). “Kami targetkan satgas ini beroperasi mulai 2019,” cetusnya dalam forum seminar ini.

Nizar Ali menjelaskan, satgas ini terdiri dari tim yang berasal dari lintas instansi, seperti Kemenag, Kepolisian, OJK, Kemenkumham dan lainnya. Masing-masing instansi itu memiliki kewenangan tugas sendiri-sendiri. Misalnya tim dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengelolaan keuangan umrah. Lalu ada tim dari Bareskrim Polri untuk mendeteksi dan menindak jika ada tindak pidana. Selain itu juga ada tim dari Kemenkumham terkait urusan imigrasi.

Pada prinsipnya lanjut Nizar, Satgas PPPU tersebut bertugas untuk mendeteksi dini adanya kejahatan umrah. “Kami tidak ingin lagi ada anggapan bahwa Kemenag terkesan lambat dalam menangani persoalan umrah. Selain itu Kemenag bertekad umrah adalah ibadah yang harus maksimal pelayanannya, dimana keamaan jamaah adalah prioritas,” tandasnya lagi.

Pemerintah, dalam hal ini Kemenag, tidak ingin ada kasus kejahatan umrah meledak setelah korbannya banyak. Kasus penipuan umrah oleh First Travel, misalnya. Kerugian akibat kejahatan First Travel saja mencapai Rp 924 miliar lebih.


Sementara Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong, menandaskan kalau pengawasan Kementerian Agama kepada biro perjalanan umrah atau travel nakal telah dilakukan, tapi kurang maksimal. Pemberian diskon oleh travel umroh nakal jadi modus baru.

“Masalah umroh ini mengemuka karna pemerintah, dalam hal ini Kementrian Agama tidak terlalu siap sejak awal. Untuk bisa melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan perusahaan yang melakukan wanprestasi, swhingga perusahaan perusahaan itu sendiri mengambil jalan pintas untuk melakukan aktifitas bisnisnya. yang tidak sesuai dengan kaidah kaidah hukum maupun agama,” tandas Ali Taher.

Lebih jauh politisi asal PAN ini menandaskan Kemenag juga lemah dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga umroh dipelbagai daerah. Termasuk juga kelemahan informasi mengenai jumlah harga minimal yang tidak terpantau oleh Kemenag. ”Makanya DPR selalu mendesak pemerintah agar memberikan standar harga minimum. Supaya adanya kepastian dan juga jangka waktu,” katanya.

Selanjutnya, imbuh politisi asal Flores Timur ini, adalah faktor SDM yang mengelola umroh itu sendiri. Menurutnya Kemenag harus paham betul aspek hukum yang dimiliki Arab Saudi maupun regulasi yang ada di Tanah Air. Banyak yang tidak memahami aspek regulasi di Arab Saudi, menyangkut masalah aspek aspek bisnisnya. Karena yang dipahaminya cuma aspek aspek ibadah umrohnya saja. Sedang aspek bisnisnya juga kurang dipahami.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Muhammad Saleh bin Taher Benten memang menegaskan bahwa Pemerintah Saudi akan memperluas peran dan pelayanan dalam menjamu tamu-tamu Allah. Saleh juga mencanangkan peningkatan jumlah jemaah umroh dan haji. Kini, kapasitas haji mencapai sekitar 5 juta jemaah per tahun, sementara pada 2030 ditargetkan mencapai total 30 juta orang.

Untuk menanamkan tren baru kenyamanan beribadah bagi jemaah di Indonesia, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan sosialisasi, termasuk menempatkan konter-konter layanan sistem biometrik, VFS-Tasheel (Visa Facilitation Services), melalui perusahaan swasta yang ditunjuk.

Dengan demikian syarat pengurusan visa umrah kini ada tambahan satu komponen, yaitu rekam data biometri. Kehadiran pemohon di kantor VFS untuk pengumpulan data biometri yang diperlukan (pengambilan sidik jari dan foto wajah) menjadi syarat pembuatan visa biometrik. Dengan memastikan identifikasi seseorang, sistem biometri menjamin pemeriksaan setiap jemaah sebagai pendatang bakal lebih cepat saat memasuki wilayah Arab Saudi. Selain itu, juga untuk memudahkan pemantauan jemaah saat berada di Tanah Suci.

Apalagi, Indonesia adalah salah satu negara penyumbang jemaah umroh dan haji terbanyak dengan predikat negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Bahkan, kuota haji Indonesia pada tahun 2018 mencapai 221 ribu jemaah! Tidak hanya itu, Indonesia kini berada di urutan kedua, setelah Mesir, sebagai negara yang paling banyak mengirimkan jemaah umroh ke Tanah Suci.

Di samping sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui visi 2030 yang menjadikan income dari kegiatan umroh sebagai salah satu pilar penting dalam perekonomiannya, seminar ini pun diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan umroh, baik yang dihadapi oleh penyelenggara umroh maupun jemaah.







turkoglu masaj salonu fatih masaj salonu gelibolu masaj salonu gaziantep masaj salonu mudanya escort bayrakli escort gaziantep escort gaziantep escort fatih masaj salonu gaziantep masaj salonu gazipasa masaj salonu cayirova escort