LGBT Melawan Agama, Budaya dan Konstitusi

  Rabu, 14 Februari 2018      Admin

Rounded Image
 
Oleh: Deding Ishak

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Salah satu substansi yang menjadi perhatian publik adalah soal pengaturan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang hendak dimasukkan ke dalam materi KUHP ini.

Pengaturan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam materi RUU KUHP ini menurut hemat penulis merupakan langkah yang tepat mengingat gerakan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) belakangan kian mengkhawatirkan. Atas nama kebebasan, kaum LGBT merasa bebas menentukan orientasi seksual mereka dan tidak perlu malu-malu lagi menunjukkan identitas mereka di hadapan publik. Mereka bahkan menuntut Negara untuk melegalisasi hubungan sesama jenis.

Gerakan ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral, budaya, agama dan konstitusi yang dianut bangsa kita dan berpotensi merusak tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pengaturan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam materi KUHP sangat penting.

Pespektif Agama dan Budaya
Hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tentang pandangan masyarakat terhadap Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menganggap LGBT selain sebagai sesuatu hal yang menyimpang karena bertentangan dengan ajaran agama dan budaya yang ada di masyarakat juga terkait dengan hubungan seksual yang berisiko.

Begitu pula George Harvard dalam bukunya Revolusi Seks mengungkapkan, “Kita tidak begitu khawatir terhadap bahaya nuklir yang mengancam kehidupan manusia di abad modern ini. Yang kita khawatirkan adalah serangan bom seks yang setiap saat dapat meledak, menghancurkan moral manusia.” Pandangan semacam ini juga dilontarkan oleh sejarawan Arnold Toynbee yang menyatakan, “Dominasi seks dewasa ini akan mengakibatkan runtuhnya budaya dan peradaban manusia."

Hasil kajian dan pandangan-pandangan di atas tentu didasarkan atas fakta empiris bahwa hubungan seks dewasa ini tidak lagi terbatas pada suami-istri atau dua insan berlainan jenis, tetapi telah jauh melebar ke bentuk hubungan seks sesama jenis, baik homoseks maupun lesbian. Pandangan tersebut juga sebagai ekspresi kekhawatiran akan hancurnya budaya dan peradaban manusia yang diakibatkan oleh perilaku LGBT.

Dalam konteks ini, tidak ada agama apapun yang membenarkan perilaku LGBT, bahkan Islam sangat mengecam perilaku seks menyimpang tersebut. Dalam terminologi agama, LGBT sering dikaitkan dengan sejarah Nabi Luth As. menghadapi perilaku kaumnya yang dikenal dengan perilaku sodomi. Perilaku kaum Nabi Luth yang bertentangan dengan fitrah dan moral itu mendapat hukuman dari Allah dengan memutarbalikkan negeri mereka, sehingga penduduk Sadum, termasuk istri Nabi Luth sendiri, terbenam bersamaan dengan terbaliknya negeri itu.

Peristiwa yang sama pernah terjadi di Pompei salah satu kota di Romawi yang menunjukkan sebuah simbol kemerosotan Kekaisaran Romawi, juga melakukan perilaku seksual menyimpang. Catatan historis menunjukkan bahwa kota tersebut adalah sarang foya-foya dan perilaku menyimpang. Hukumannya pun serupa dengan kaum Luth.

Dalam agama Kristen dan Islam, sejarah tersebut menjadi bersinonim dengan dosa besar yang tak terampuni, yang menjatuhkan mereka ke dalam kemusnahan akibat murka Allah (Yudas 1:7). Sedangkan dalam al Qur’an lebih banyak lagi diceritakan tentang Nabi Luth dan penduduk kota Sodom, yaitu pada surat Asy-Syu’araa’, 26: 160-168; Al A'raaf, 7: 80-84; Al ‘Ankabuut, 29: 28-29; Adz-Dzaariyaat, 51: 31-34; Al Hijr, 15: 59-60; Huud, 11: 82-83; Asy-Syu’araa’, 26: 172-175.

Kendati pelaku seks menyimpang telah dihancurkan oleh Allah ratusan abad yang lalu, namun perilaku ini tetap ada di tengah kehidupan manusia. Siksaan keras yang ditimpakan kepada kaum terdahulu tidak diambil sebagai pelajaran. Bahkan – seperti yang diungkapkan George Harvard – dunia dewasa ini dilanda revolusi seks yang jauh melampaui batas dan ketentuan agama dan kemanusiaan.

Persepsi agama terhadap naluri seks adalah sebagi fitrah manusia. Agama memandang bahwa ia merupakan suatu kekuatan alami yang terdapat dalam diri manusia. Naluri seks memerlukan penyaluran biologis dalam bentuk perkawinan. Agama tidak menganggap bahwa naluri seks merupakan sesuatu yang jahat dan tabu bagi manusia. Tetapi Agama mengaturnya sesuai dengan fitrahnya. Oleh karena itu semua agama sangat menentang penyimpangan seks, semacam LGBT yang dapat merusak eksistensi fitrahnya. LGBT merupakan suatu perbuatan keji yang dapat merusak akal, fitrah dan akhlak manusia. Semua agama bersikap tegas terhadap perbuatan terlarang ini.

Perspektif Konstitusi
Perilaku LGBT adalah persoalan kejiwaan yang membutuhkan pemulihan, dan karenanya kita harus menolak beragam bentuk propaganda LGBT di Indonesia. Sikap yang demikian mengacu kepada norma-norma dan konstitusi yang berlaku di Indonesia yang berbeda dengan norma-norma di negara lain, yaitu Pancasila. Sila pertama-nya menunjukkan nilai-nilai Ketuhanan menjadi bagian dari jiwa bangsa Indonesia sehingga budi pekerti serta cita-cita moral rakyat yang luhur dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ketuhanan yang harus dipegang teguh. Hal ini juga ditegaskan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2.

Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai hukum dasar menjiwai UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa perilaku seksual hanya diwadahi perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, perkawinan di Indonesia bukan sekedar catatan sipil, tapi lebih dari itu. Perkawinan adalah pengurusan sebuah tatanan kemasyarakatan dan pemeliharaan sebuah generasi. Hal inilah yang membedakan kultur Indonesia dengan Barat. Bangsa Indonesia adalah kesatuan masyarakat organis. Model kemanusiaan sebagai orang Indonesia adalah pemuliaan generasi dengan jelasnya garis keturunan yang membentuk rumpun kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas, perlu ada proteksi dini terhadap maraknya gerakan LGBT ini. Pertama, dari segi regulasi, pengaturan LGBT dalam KUHP sangat diperlukan, tetapi itu belum cukup, pemerintah bersama DPR sudah saatnya membentuk undang-undang anti LGBT yang mengatur tentang penanggulangan serta rehabilitasi kaum LGBT. Kedua, Pemerintah bersama masyarakat hendaknya perlu melakukan pendekatan yang integral terhadap perilaku LGBT ditengah masyarakat dengan terus melakukan penyadaran kepada pelaku dan simpatisan LGBT serta segera melakukan kampanye besar-besaran untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya LGBT. Ketiga, institusi pendidikan tinggi perlu mendirikan Pusat Kajian dan Penanggulangan LGBT. Keempat, program Revolusi Mental perlu diwujudkan secara nyata melalui upaya yang terintegrasi dari pemerintah dan masyarakat. Pendidikan karakter, pendidikan seks, perbaikan pola asuh, termasuk perbaikan pola komunikasi dengan anak sangat diperlukan untuk mengoptimalkan jati diri anak sesuai dengan perkembangannya. Pendidikan pranikah menjadi upaya yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas keluarga.

Tujuan utama dari kaum LGBT tentu untuk mendapat pengakuan dari Negara bahwa kelompok LGBT adalah sah atau legal secara hukum. Ini targetnya. Jika target ini sudah tercapai, mereka akan mendapat proteksi dari Negara untuk menggiring masyarakat memiliki orientasi seks yang menyimpang atau menikah sesama jenis. Dan di antara kelompok masyarakat itu, bukan tak mungkin adalah anak dan cucu kita! Na’udzubillahi min dzaalik!